MEDAN - Sejak pagi hari ini, rombongan massa buruh yang tergabung dari 10 elemen organisasi buruh Sumatera Utara berkumpul menyampaikan aspirasinya di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. 10 elemen yang tergabung dalam Komite Aksi Pekerja dan Buruh Sumatera Utara (KAP - BSU).

Elemen organisasi buruh yang terkait diantaranya, KBSI, FSPMI, DPC FSP-LEM KSPSI kota Medan, PPMI, SBRI, KBI, FNPBI, SEJATI, Repdem dan SAKTI. Kesemua elemen ini diwakili oleh massa pekerja - buruh, petani dan nelayan dari wilayah provinsi Sumut. Aksi ini bergemuruh disebabkan akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai makin "mencekik" rakyat. Para massa meneriakkan, buruh, petani dan nelayan akan semakin dimiskinkan dengan kebijakan ini. "Kami sudah susah, jangan ditambah miskin...," teriak massa serentak.

"Tolak kenaikan harga BBM,... ," teriak massa dihadapan ratusan personel polisi anti huru-hara gabungan, baik dari Polda Sumut, Polresta Medan dan Polsek Medan Kota, yang bersianga di depan pagar kantor Gubsu. Sementara ratusan anggota TNI juga telah bersiap-siap di belakang gedung kantor Gubsu, dengan pakaian anti kekerasan lengkap dengan tameng.

Koordinator aksi Indra Syafii, dalam orasinya mengklaim mendatangkan 5000 massa, dan masih ada ribuan lagi yang akan menyusul. "Kami kelompok pekerja dan buruh ingin menyampaikan aspirasi kami sebagai rakyat Indonesia, tolak kenaikan harga BBM," tegasnya dihadapan ribuan massa, hari ini.

Sedikitnya, massa menyatakan 5 pernyatakaan sikap, menanggapi kenaikan harga BBM. Pertama; menolak kenaikan harga BBM. Kedua; Gubernur Sumut harus merevisi SK Gubsu tentang UMP dan UMK dan SK upah sektoral tahun 2002. Ketiga; Pertamina harus mengucurkan dana CSR kepada buruh sebagai tanggung jawab sosial terhadap dampak kenaikan harga BBM. Keempat; hapuskan sistem kerja buruh kontrak (outsourcing). Kelima; buruh menolak kebijakan politik upah buruh murah yang menyengsarakan rakyat.

Hingga siang, elemen buruh tetap menanti Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho agar dapat bertemu langsung meyampaikan keinginan para buruh dan pekerja. Tepat pukul 12.00 wib, Plt Gubsu akhirnya bersedia menerima langsung berhadapan dengan para massa buruh. Dengan menaiki mobil patroli milik kepolisian, Gatot menyampaikan sambutannya terkait aspirasi para buruh tersebut. "Saya sangat menghargai aspirasi para kawan-kawan pekerja yang hadir hari ini, semoga aksi hari ini tidak terjadi peristiwa anarkis. Saya percaya hari ini berlangsung damai," kata Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. Indra Syafii yang juga berdiri di atas mobil patroli kepolisian bersama gubsu langsung menyerahkan berkas aspirasi yang sengaja disiapkan kepada Plt Gubsu.

Indra mengisayaratkan, berkas aspirasi yang diberikan kepada Plt Gubsu harus ditandatangani langsung dihadapan para massa. Berkas tersebut diakuinya akan diantarkan langsung ke hadapan Presiden SBY. "Kami meminta pak Gatot menandatangani berkas aspirasi ini, kami akan mengantarkan langsung ke hadapan presiden," katanya melalui pengeras suara.

Menanggapi hal itu, Gatot menyatakan setiap berkas yang akan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat, tidak akan pernah ditanggapi jika tidak menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Kebiasaan kami, segala berkas aspirasi yang akan disampaikan langsung ke pusat harus pakai kop pemprovsu, kalau tidak, tidak akan ditanggapi. Ini pengalaman kami selama ini," tegas Gubsu.

"Untuk itu kami mengajak kawan-kawan massa untuk berembuk sejenak di ruangan kantor kami, agar berkas ini bisa kami lampirkan melalui surat yang akan kami sampaikan langsung. Bila perlu, kita antar bersama-sama ke hadapan presiden," kata Gatot dihadapan massa.

Sejenak perwakilan buruh, salah satunya koordinator aksi, Indra Syafii dan anggota organisasi buruh lainnya turut bersama Gubsu berembuk di kantor Gubsu selama hampir 45 menit. Menjelang pukul 14.15 WIB, perbincangan pun selesai. Indra Syafii dan rekan-rekan organisasi buruhnya mengatakan inti pembicaraan itu diantaranya menolak kenaikan harga BBM, dan menyesuaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) khususnya di Medan.

"Inti tuntutan kami adalah menolak kenaikan harga BBM, karena buruh, petani dan nelayanlah yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM itu. Selain itu, jika BBM tetap naik, kami menuntut agar UMP dan UMK disesuaikan dengan nilai harga bahan pangan. Keputusan kami sudah bulat, kami akan tetap mendesak pemerintah kedepannya jika tuntutan kami tidak dipenuhi," jelas Indra.

(dat17/wol)